UPAYA PEMERINTAH MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Indonesia dewasa ini sedang mengalami permasalahan di berbagai sektor khusunya sektor ekonomi. Naiknya tingkat inflasi dan naiknya harga barang-barang serta melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika adalah dua contoh dari sekian masalah yang tengah dihadapi dan harus diseleseikan oleh pemerintah. Untuk tetap dapat bertahan dan memperbaiki kondisi yang ada, pemerintah harus mengupayakan semua potensi yang ada. Saat ini tengah digali berbagai macam potensi untuk meningkatkan penerimaan negara, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Namun menurut analisis dari sejumlah pakar ekonomi menyatakan bahwa mengandalkan pinjaman dari luar negeri sebagai salah satu sumber penerimaan negara hanya akan menjadi bumerang dikemudian hari, oleh sebab itu potensi penerimaan dari luar negeri akan semakin dikurangi. Berdasarkan hal tersebut maka Indonesia akan berusaha untk lebih meningkatkan potensi penerimaan negara dari dalam negeri, dan tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pajak telah memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan negara.

Sejak dilakukannya reformasi pajak yang pertama pada tahun 1984, diharapkan penerimaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan APBN dapat dipertahankan kesinambungannya. Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi di hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Masalah kepatuhan pajak dapat dilihat dari segi keuangan publik (public finance), penegakan hukum  (law enforcement), struktur organisasi (organizational structure), tenaga kerja (employees), etika (code of conduct), atau gabungan dari semua segi tersebut. Dari segi keuangan publik, apabila pemerintah dapat menunjukkan pengelolaan pajak dengan baik serta sesuai dengan keinginan wajib pajak, tentulah wajib pajak akan cenderung mematuhi aturan perpajakan. Sebaliknya, apabila pemerintah tidak dapat menunjukkan penggunanaan pajak secara transparan dan akuntabilitas, maka wajib pajak akan cenderung enggan dan berat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak.

B.     Rumusan Masalah

1.      Mengapa penerimaan dari dalam negeri pada sektor pajak sangat penting bagi negara

2.      Bagaimana upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak

C.     Tujuan

Tujuan kelompok kami mendiskusikan masalah ini agar masyarakat mengetahui bagaimana upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak mengingat pajak telah memberikan kontribusi yang besar bagi kelangsungan kehidupan suatu negara.

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Pentingnya Pajak sebagai Salah Satu Sumber Penerimaan Negara dari dalam Negeri

Hingga awal tahun 1980-an, penerimaan negara masih mengandalkan pada hasil penjualan minyak gas dan bumi, namun karena sumber daya alam tidak dapat diandalkan lagi (akan habis dan tidak tergantikan), maka pemerintah mengandalkan penerimaan pajak sebagai sumber utama penerimaan APBN. Dalam kurun waktu 5 tahun yaitu tahun 2002 hingga 2006, kontribusi penerimaan perpajakan berkisar antara 67%-71% dan penerimaan perpajakan cenderung terus meningkat jumlahnya secara absolut dari tahun ke tahun seiring dengan kebutuhan dalam pembiayaan APBN. Pajak berfungsi dalam pembiayaan (budgetair) pembangunan, terutama untuk keperluan pengeluaran rutin seperti belanja pegawai, barang, termasuk pemeliharaannya. Dengan pajak, roda pembangunan dapat berjalan dan membuka kesempatan kerja. Dalam hal ini pajak juga berfungsi sebagai pendistribusian pendapatan masyarakat. Dengan pajak suatu pemerintahan juga dapat menjalankan kebijakan terkait dengan stabilitas harga sehingga tingkat inflasi dapat tetap dijaga.

Di bawah ini, kami menyajikan tabel yang berisi jumlah penerimaan negara meliputi sektor pajak, bukan pajak serta hibah dalam kurun waktu delapan tahun sejak tahun 2007 hingga tahun 2014. Dapat kami simpulkan bahwa tabel tersebut menunjukkan memang sektor pajaklah yang memberikan kontribusi terbesar sebagai penerimaan negara.

Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah), 2007-2014
Sumber Penerimaan						2007 1)	2008 1)	2009 1)		2010 1)	2011 1)	2012 1)	2013 2)	2014 3)
I.	Penerimaan Dalam Negeri					706 108	979 305	847 096		992 249	1 205 346	1 332 323	1 497 521	1 661 148
	Penerimaan Perpajakan					490 988	658 701	619 922		723 307	873 874	980 518	1 148 365	1 310 219
		Pajak Dalam Negeri				470 052	622 359	601 252		694 392	819 752	930 862	1 099 944	1 256 304
			Pajak Penghasilan			238 431	327 498	317 615		357 045	431 122	465 070	538 760	591 621
			Pajak Pertambahan Nilai			154 527	209 647	193 067		230 605	277 800	337 584	423 708	518 879
			Pajak Bumi dan Bangunan			23 724	25 354	24 270		28 581	29 893	28 969	27 344	25 541
			Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan			5 953	5 573	6 465		8 026	-  1	0	0	0
			Cukai			44 679	51 252	56 719		66 166	77 010	95 028	104 730	114 284
			Pajak Lainnya			2 738	3 035	3 116		3 969	3 928	4 211	5 402	5 980
		Pajak Perdagangan Internasional				20 936	36 342	18 670		28 915	54 122	49 656	48 421	53 915
			Bea Masuk			16 699	22 764	18 105		20 017	25 266	28 418	30 812	33 937
			Pajak Ekspor			4 237	13 578	565		8 898	28 856	21 238	17 609	19 978
	Penerimaan Bukan Pajak					215 120	320 604	227 174		268 942	331 472	351 805	349 156	350 930
		Penerimaan Sumber Daya Alam				132 893	224 463	138 959		168 825	213 823	225 844	203 730	198 088
		Bagian laba BUMN				23 223	29 088	26 050		30 097	28 184	30 798	36 456	37 000
		Penerimaan Bukan Pajak Lainnya				56 873	63 319	53 796		59 429	69 361	73 459	85 471	91 083
		Pendapatan Badan Layanan Umum				2 131	3 734	8 369		10 591	20 104	21 704	23 499	24 759
II.	Hibah					1 698	2 304	1 667		3 023	5 254	5 787	4 484	1 360
	Jumlah					707 806	981 609	848 763		995 272	1 210 600	1 338 110	1 502 005	1 662 509
Catatan			: Perbedaan satu digit dibelakang terhadap angka penjumlahan karena pembulatan
			1) LKPP
			2) APBN-P
			3) RAPBN
Sumber			: Departemen Keuangan

  

A.    Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak

Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain yaitu besarnya penghasilan, tarif pajak, persepsi wajib pajak atas penggunaan uang pajak, perlakuan perpajakan, pelaksanaan penegakan hukum, berat atau ringannya sanksi perpajakan serta kelengkapan dan keakuratan database.

Dalam rangka menjaga kesinambungan penerimaan pajak sebagai tulang punggung penerimaan negara, Direktorat Jendral Pajak telah merumuskan dan melaksanakan kebijakan peraturan perpajakan dan administrasi perpajakan (tax policy and administrative reforms). Pada tahun 2002 didirikan satu Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar dan dua Kantor Pelayanan Pajak DJP Wajib Pajak Besar. Latar belakang pendirian kantor pelayanan pajak DJP wajib pajak besar tersebut adalah untuk mengelola penerimaan pajak secara lebih progesional dengan mengadministrasikan penerimaan pajak dari sejumlah kecil wajib pajak yang memberikan kontribusi penerimaan pajak yang signifikan. Kantor Pelayanan Pajak DJP Wajib Pajak Besar diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih profesional dan juga melakukan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam rangka untuk menjamin kesinambungan penerimaan pajak sebagai sumber utama APBN dan memberikan keadilan dalam berusaha, pemerintah perlu memperluas basis pajak dengan meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar untuk memiliki NPWP dan sekaligus kepatuhannya. Namun upaya tersebut akan menemui banyak kendala mengingat orang cenderung untuk menghindari pajak atau melakukan manipulasi pajak.

Pola konsumsi negara yang cenderung boros merupakan penyebab meningkatnya pengeluaran negara yang secara tidak langsung berdampak terhadap RAPBN yang melambung setiap tahunnya. Pemerintah dalam hal ini fiskus sudah mengupayakan berbagai cara guna mencapai tujuannya untuk mengamankan rencana penerimaan perpajakan tersebut, maka Direktorat Jendral Pajak telah meyusun langkah-langkah strategis, yaitu :

1.      Penyempurnaan sistem administrasi pajak sektor Pajak Pertambahan Nilai dengan mereview ulang kebijakan pemberian Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP).

2.      Penelitian ulang efektifitas Pengusaha Kena Pajak (PKP) dimana PKP yang sudah tidak efektif lagi akan dicabut NPPKP-nya.

3.      Penyempurnaan sistem teknologi informasi yang berkaitan dengan Pajak Keluaran – Pajak Masukan (PK-PM) seperti penggunaan faktur online, penyampaian SPT online.

4.      Pengawsan lebih intensif oleh fiskus pada sektor usaha tertentu yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan perpajakan.

5.      Pembinaan dan pemberian fasilitas perpajakan untuk sektor UMKM.

6.      Meningkatan penegakan hukum di bidang perpajakan dan penyempurnaan sistem piutang pajak secara online yang masih harus direvisi.

7.      Melaksanakan program Sensus Pajak Nasional yang lebih terencana, terarah, dan terukur untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak.

8.      Di dalam lingkungan fiskus dilakukan peningkatan kualitas SDM (AR, Pemeriksa Pajak dan Juru Sita).

Penerapan sanksi perpajakan baik administrasi (denda, bunga dan kenaikan) dan pidana (penjara) mendorong kepatuhan wajib pajak. Namun penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Database yang lengkap dan akurat mendorong kapatuhan wajib pajak karena database menyediakan data dan informasi mengenai seluk beluk usaha wajib pajak termasuk kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajaknya secara akurat dan real-time. Sehingga hal tersebut mendorong kepatuhan sukarela karena wajib pajak tidak dapat menghindar dari kewajiban perpajakannya.

Upaya pemerintah untuk menggenjot penerimaan pajak pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum bagi wajib pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan, meningkatkan pelayanan perpajakan melalui peningkatan kualitas aparatur atau SDM perpajakan, serta merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan negara.

BAB III

KESIMPULAN

Pajak berfungsi dalam pembiayaan (budgetair) pembangunan, terutama untuk keperluan pengeluaran rutin seperti belanja pegawai, barang, termasuk pemeliharaannya. Dengan pajak, roda pembangunan dapat berjalan dan membuka kesempatan kerja. Berbagai penelitian dan juga data-data menyebutkan bahwa pajak meberikan kontribusi yang besar sebagai penyumbang pendapatan negara dari dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah selalu mengupayakan penerimaan pajak secara maksimal dan optimal. Apabila penerimaan pajak mengalami kendala seperti banyak yang mangkir dan memanipulasi kewajiban pajak wajib pajak, tentulah kelangsungan hidup suatu negara akan goyah karena berkurangnya pendapatan terbesar tersebut sedangkan RAPBN negara selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

1.      http://siimettablebh.blogspot.com/2010/11/upaya-pemerintah-meningkatkan.html

2.      http://www.pajak.go.id/content/article/kepatuhan-wajib-pajak-kunci-penerimaan-negara

3.      http://indotaxaholic.wordpress.com/2013/01/24/upaya-pemerintah-dalam-meningkatkan-penerimaan-pajak-pertambahan-nilai/

4.      http://www.tempo.co/read/news/2012/08/18/090424368/Enam-Langkah-Pemerintah-Genjot-Penerimaan-Pajak

5.      http://bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=13

6.      http://www.tempo.co/read/news/2012/08/18/090424368/Enam-Langkah-Pemerintah-Genjot-Penerimaan-Pajak

7.      http://yasminelisasih.com/2011/07/11/strategipeningkatanpajak/